Arsitektur, Demokrasi, dan Ruang Deklarasi

Dua tempat bersejarah jadi saksi pencalonan presiden. Sekadar tempat, atau lebih dari itu?

Author
Gedung Joang 45 (Suara.com/Bowo Raharjo)

Selain sama-sama bersejarah, Gedung Joang ’45, Jakarta Pusat, dan Rumah Polonia, Jakarta Timur, kini punya satu kesamaan lagi. Keduanya sama-sama “dimanfaatkan” sebagai tempat pendeklarasian majunya dua pasangan capres-cawapres yang akan berlaga. Joko “Jokowi” Widodo dan Jusuf Kalla menggunakan Gedung Joang ’45 sedangkan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa menggunakan Rumah Polonia.

Saat ditanya wartawan mengenai alasan pemilihan tempat deklarasi, Hasto Kristianto, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDI-P,  menjawab, “Karena perjuangan mereka akan penuh dengan cobaan yang berat untuk memakmurkan dan mensejahterakan bangsa ini.” Sementara Suhardi, Ketua Umum Partai Gerindra berujar, “Rumah Polonia dipilih karena menyimpan semangat membara presiden Sukarno sebagai the founding father negara kita.”

Pernyataan kedua politisi itu menyiratkan bahwa kedua karya arsitektur menyimpan makna khusus yang diharapkan bisa menjadi kunci kemenangan masing-masing jagoannya. Namun, apakah memang karya arsitektur bisa memengaruhi hasil akhir pesta demokrasi?

Pencitraan Politik dan Peran Sentral Arsitektur

Para peneliti politik kebanyakan sependapat bahwa pengikutsertaan arsitektur ke dalam dunia politik berkaitan dengan munculnya konsep pencitraan politik (political imagery) yang mulai marak di negara-negara penganut demokrasi pada awal abad ke-20 (Barthes, 1957, 1964; Williamson, 1978; Cairns, 2012).

Di Amerika Serikat, presiden John Fitzgerald “JFK” Kennedy sampai sekarang dianggap sebagai politisi pelopor “kampanye modern” karena kampanyenya di tahun 1960 melibatkan media dengan lebih dari 200 iklan politik. Debatnya bersama Richard Nixon juga merupakan debat presidensial pertama di Amerika Serikat yang ditayangkan langsung di seluruh stasiun televisi.

Selain pelibatan media massa secara masif dan intensif, arsitektur rupanya jadi senjata kampanye Kennedy juga. Peran arsitektur dalam kampanyenya dibahas secara detail oleh Judith Williamson, dalam bukunya Decoding Advertisements: Ideology and Meaning in Advertising.

Kunci kemenangan Kennedy adalah isi kampanye politik luar negerinya yang kebanyakan menekankan tentang sikap keras Amerika terhadap Soviet. Keduanya saat itu sedang terlibat perang dingin. Untuk menggemakan emosi nasionalisme warga AS terhadap Soviet, tim pencitraan Kennedy menjadikan Gedung Putih sebagai ikon kampanye, yang melambangkan kedigdayaan, kekuatan, dan kewibawaan Amerika. Sering Kennedy sengaja disorot kamera di sekitar Gedung Putih, saat sedang menyampaikan pidato politiknya maupun saat sekadar jalan-jalan menyapa warganya.

Presiden Kennedy bersama Caroline dan John Jr. di the Oval Office, 1962 (Foto: Cecil W. Stoughton, White House / John F. Kennedy Library)

Bahkan pada saat sudah terpilih, Kennedy masih menjadikan bangunan itu sebagai ikon andalan dalam mengelola citranya di mata publik. Dia dikenal sebagai presiden Amerika yang paling sering mengadakan temu wartawan di Gedung Putih, bukan hanya pada saat acara-acara resmi kenegaraan, tapi juga saat menghabiskan waktu dengan keluarganya. Strategi ini ampuh menancapkan citra Kennedy di benak masyarakat sebagai presiden yang cinta keluarga, ramah, namun nasionalis serta teguh membela kepentingan negara.

Strategi Kennedy dipakai juga oleh Tony Blair pada tahun 1997. Ia menyampaikan slogan kampanyenya yang terkenal, The New Vision of The Future, di depan Aylesbury Housing yang saat itu diasosiasikan sebagai sumber penyakit sosial di London selatan. Dengan cara itu, ia memperkuat pesan kampanyenya dalam memperbarui sistem tata-kelola kenegaraan Inggris menjadi lebih modern, terutama dengan penetapan sistem ekonomi neoliberal. Hasilnya, Blair mampu menduduki posisi Perdana Menteri Inggris selama dua periode dari tahun 1997-2007.

Tony Blair berkampanye di depan Aylesbury Estate, 1997 (Foto: Stefan Rousseau/PA)

Presiden Barack Obama pada kemenangannya yang fenomenal di tahun 2008 juga memanfaatkan arsitektur sebagai penguat pesan kampanye politiknya. Pada saat itu Obama dilecehkan oleh lawan politiknya karena kulitnya yang hitam dan namanya yang terlalu Islam. Isu yang dihembuskan: apabila Obama memimpin, Amerika akan dikucilkan dari pergaulan elit dunia, terutama di forum-forum yang berisikan negara maju seperti G-8 dan G-20.

Graham Cairns dalam jurnalnya Architecture as Political Image: The Perspective of Advertising menyebutkan, Obama dengan lihai menjawab tuduhan sinis terhadapnya dengan serangkaian tur ke negara-negara Eropa Barat yang diasosiasikan sebagai “kawan penting” AS dalam percaturan politik dunia. Di Berlin, Obama berpidato dan mengambil foto bersama kanselir Jerman Angela Merkel di depan ikon kedigdayaan negara itu, The Reichstag, untuk menunjukan pada pengkritiknya bahwa sekutu “kelas berat” AS di Eropa-pun memberikan dukungan kepadanya. Di Prancis, Obama melakukan hal yang sama di Champs-Élysées dan di 10 Downing Street di Inggris.

Contoh-contoh di atas menggambarkan bahwa karya arsitektur bisa menjadi alat kampanye yang krusial dalam kehidupan berdemokrasi karena kemampuannya meresonansi ideologi politik seseorang. Bahkan gaungnya sering melebihi kemampuan berorasi dan beretorika para politisi itu sendiri. 

Barack Obama dan Angela Merkel di depan The Reichstag Dome Berlin, 2008

Sejarah Gedung Joang ’45 dan Rumah Polonia

Gedung Joang ‘45 beralamat di Jalan Menteng Raya 31, Jakarta Pusat. Dari tipologi arsitekturnya, bangunan ini bisa dikatakan sebagai “miniatur” Istana Negara yang bertempat di Jalan Medan Merdeka Utara. Ini karena bangunannya dirancang mengikuti gaya khas arsitektur Yunani, dengan kolom doric yang menopang atap bangunan di teras depan, dengan bentuk denah persegi serta volume bangunan yang berbentuk kubus.

Tidak banyak yang tahu bahwa Gedung Joang ’45, yang sekarang difungsikan sebagai museum perjalanan kemerdekaan Indonesia, mulanya adalah hotel. Gedung itu dibangun awal tahun 1920-an oleh L.C. Schomper, seorang Belanda yang lama tinggal di Batavia, dan diberi nama Hotel Schomper—sesuai nama pemiliknya. Hotel itu adalah yang terbaik di kawasan Batavia bagian Selatan pada masanya.

Pada tahun 1942, saat Jepang mulai masuk ke Indonesia, Hotel Schomper diganti namanya menjadi Ganseikanbu Sendenbu (kantor propaganda Jepang). Di kantor inilah Jepang mendidik pemuda-pemuda Indonesia dalam bidang ilmu politik dan doktrin bela negara kekaisaran Jepang.

Setelah Indonesia merdeka, bangunan tersebut dipugar. Presiden Suharto kemudian mengganti namanya menjadi Gedung (Museum) Joang ’45 pada tahun 1974. Gedung ini sekarang menyimpan benda-benda bersejarah perjuangan kemerdekaan seperti mobil dinas Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta. Patung-patung para pahlawan serta lukisan dengan tema perjuangan dari tahun 1945-1950-an juga dipajang.

Teras Gedung Joang ’45 sesaat sebelum deklarasi pasangan nomor urut dua. (Foto: Febrian Fachri/Kompas.com)

Rumah Polonia beralamat di Jalan Cipinang Cempedak I, Jakarta timur. Ia diberi nama Polonia karena pada tahun 60-an terdapat kantor kedutaan Polandia—dalam bahasa Latin Polandia dibaca Polonia—di dekat rumah tersebut. Arsitekturnya mengikuti gaya hunian Indische Empire dengan teras yang lebar, sederet pilar besar menjulang, beserta jendela-jendela yang tinggi.

Rumah Polonia mulanya dimiliki Bataafsche Petroleum Maatschappaij, sebuah perusahaan minyak Belanda yang kini kita kenal dengan nama Perusahaan Tambang Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA). Setelah kemerdekaan, sebagaimana juga dengan aset-aset milik Belanda dan Jepang lainnya, gedung ini dinasionalisasi oleh pemerintah Republik Indonesia.

Pada tahun 1960-an, Presiden Sukarno pernah tinggal di rumah ini selama beberapa tahun bersama Yurike Sanger, istri ke-8 beliau. Rumah ini sekarang dimiliki oleh Yayasan Gema Indonesia dan dipergunakan untuk kegiatan rutin mengaji dan menghapalkan ayat-ayat suci Al-Quran setiap minggu. Namun setelah memasuki masa kampanye pemilu 2014, Rumah Polonia disewa oleh DPP PAN sebagai kantor pusat pemenangan Prabowo-Hatta. Tidak heran di dalamnya sekarang banyak terdapat poster-poster bergambar keduanya di dinding bagian dalam bangunan.

Gedung Joang ‘45 menjadi saksi perjalanan perjuangan Republik ini, dari masa pendudukan Belanda, lalu berganti ke penjajahan Jepang sampai masa-masa awal kemerdekaan Indonesia. Sedangkan Rumah Polonia pernah didiami Presiden Sukarno, yang konsep Marhaenisme-nya pada saat itu lantang membela masyarakat miskin dari penindasan. Hal-hal tersebut menjadikan kedua bangunan—secara kasat mata—“cocok” dengan konsep ekonomi kerakyatan yang diusung baik oleh pasangan nomor urut satu dan dua.

Interior Rumah Polonia dan Poster pasangan nomor urut satu. (Foto: Seno Tri Sulistiyono/Tribunnews)

Keampuhan Gedung Joang ’45 dan Rumah Polonia

Jo-Andrea Hoegg dan Michael V. Lewis dalam penelitian mereka tahun 2011 yang diberi judul The Impact of Candidate Appeareance and Advertising Strategies on Election Results menyebutkan, da tiga faktor penting yang mempengaruhi berhasil-tidaknya sebuah pencitraan politik dalam memengaruhi hasil akhir perolehan suara pemilu. Tiga faktor itu adalah personal identification (ID), contextuality, dan application.

Personal ID adalah keselarasan materi kampanye yang ingin disampaikan dengan kualitas ataupun karakter pribadi calon yang bersangkutan. Survei dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pada bulan Mei yang lalu mengidentifikasi bahwa masyarakat mengasosiasikan Prabowo dengan karakter yang tegas dan berwibawa sedangkan Jokowi adalah rendah hati dan merakyat.

Apabila kita sarikan sejarah Gedung Joang ’45, ada tiga kata kunci yang bisa kita identifikasikan kepada bangunan tersebut yaitu perjuangan, keberanian dan semangat. Sedangkan Rumah Polonia dengan Sukarno, Marhaenisme dan rakyat kecil. Meskipun lumayan cocok dengan platform ekonomi kerakyatan masing-masing calon, tapi ikon arsitektural kedua bangunan tersebut sebenarnya tidak sinkron dengan personal ID Prabowo dan Jokowi.

Prabowo yang bekas militer dikenal tegas dan berwibawa, seharusnya lebih pas memilih Gedung Joang ’45 sebagai ikon pencitraan politiknya. Sedangkan Jokowi yang merakyat (rakyat kecil) dan sederhana sebenarnya lebih cocok dengan Rumah Polonia. Apalagi PDI-P memang memiliki julukan “partai wong cilik”.  

Di sisi lain, masih dalam aspek personal ID, Prabowo bisa dikatakan lebih lemah karena dari sisi kesejarahan beliau sangat “jauh” dari Bung Karno. Ayah Prabowo, Sumitro Djojohadikusumo adalah musuh politik Sukarno karena dianggap terlibat gerakan PRRI/PERMESTA pada tahun 1950-an. Saat sekarang ia memilih mendekatkan diri pada ajaran Sukarno dan memilih Rumah Polonia, para sejarawan kerap mempertanyakan landasan ideologinya.

Aspek kedua adalah contextuality. Aspek ini menganalisa kecocokan “jualan” kampanye seorang dengan pencitraan politiknya. Data terbaru dari Bank Dunia (World Bank) di tahun 2014 merilis, Gini Ratio Indonesia melonjak dari 0,37 di 2012 menjadi 0.41 di 2013. Ini menandakan adanya kesenjangan sosial yang semakin melebar dalam masyarakat kita. Tidak heran kedua pasangan calon “menjual” ekonomi kerakyatan dengan janji mempersempit jurang pemisah antara si kaya dan si miskin.

Ekonomi kerakyatan apabila disederhanakan, maknanya adalah sistem ekonomi yang nasionalis atau inward-looking economy yang mengutamakan produksi dalam negeri, industri rakyat padat karya, mengurangi kepemilikian asing, dan sebagainya. Dalam hal ini, Gedung Joang ’45 dan Rumah Polonia cukup selaras dengan jargon kampanye masing-masing pasangan calon karena sama-sama melambangkan geliat rakyat. Yang satu geliat untuk merebut kemerdekaan sedangkan satunya lagi untuk lepas dari cengkraman kapitalisme (Marhaenisme).

Namun demikian, contextuality masing-masing pasangan calon dengan pencitraan arsitekturnya sebenarnya masih bisa ditingkatkan lagi. Jangan lupa bahwa Indonesia bukan hanya Jakarta.

Sebagai contoh, apabila ingin mencitrakan dirinya dengan “semangat perjuangan”, ada Tugu Pahlawan di Surabaya yang sangat kuat sekali menyimbolkan semangat “arek-arek Suroboyo” dalam mengusir penjajah. Tugu Pahlawan didirikan untuk mengenang hari bersejarah Sepuluh November yang juga merupakan Hari Pahlawan Nasional Republik Indonesia. Presiden Sukarno juga turut memprakarsai dan mensupervisi perancangan tugu tersebut.

Tugu Pahlawan, Surabaya (Foto: Midori)

Contoh lain, apabila ingin lebih mengikonkan dirinya sebagai penganut paham Sukarno dan keberpihakannya kepada rakyat kecil, para kandidat bisa saja menjadikan makam beliau di Blitar sebagai pilihan. Kompleks makamnya bukan sekadar “kuburan biasa”. Kompleks tersebut dirancang oleh arsitek Baskoro Tedjo. Beberapa spot dari kompleks makam tersebut bisa digunakan sebagai tempat deklarasi capres dan cawapres.

Banyak tempat yang memiliki potensi resonansi yang lebih kuat untuk menyuarakan muatan kampanye masing-masing kandidat. Reputasinya terhadap simbolisasi-simbolisasi tertentu juga lebih dikenal masyarakat daripada Gedung Joang ’45 dan Rumah Polonia yang tidak semua paham latar belakang sejarahnya. Perlu diingat, Presiden Obama bahkan sampai pergi ke Eropa untuk mendapatkan sebuah contextual icon yang pas dengan isu yang dihadapinya.  

Oleh karena itu, faktor contextuality masing-masing calon bisa disimpulkan belum dilakukan secara maksimal. Pemilihan lokasi yang hanya di seputaran Jakarta menandakan adanya pertimbangan pragmatis-praktis yang mengalahkan sebuah ikonisasi ideologis. Dengan bertempat di Jakarta, tentunya akan lebih mudah mendapatkan sorotan pers yang lebih “heboh” serta mayoritas elit politik memang tinggal di Jakarta.

Aspek terakhir adalah application. Aspek ini menilai bagaimana cara para calon menggunakan atribut pencitraan kampanyenya. Apabila kita melihat lagi cara Presiden Kennedy menggunakan gedung putih sebagai ikon politiknya, kedua pasangan capres-cawapres kita bisa dinilai sangat lemah kemampuannya dalam memanfaatkan ikon arsitektur Gedung Joang ’45 dan Rumah Polonia.

Presiden Kennedy, sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, sungguh-sungguh mendekatkan citra dirinya dengan Gedung Putih. Bahkan saat sudah terpilih pun, ia seringkali mengijinkan wartawan mengambil gambarnya sedang bermain dengan anak-anaknya di dalam Oval Room yang sebenarnya sangat “rahasia”.

Sebaliknya, kedua capres-cawapres kita terlihat kurang mengasosiasikan dirinya dengan ikon arsitektur yang dipilihnya sendiri. Ini karena mereka sekedar menggunakannya untuk keperluan deklarasi saja. Setelah itu tidak pernah lagi kita melihat (di media massa) mereka melangsungkan kegiatan pencitraan politik di dua bangunan tersebut. Belum lagi ditambah banyaknya masyarakat awam yang tidak ngeh dengan latar belakang sejarah kedua bangunan tersebut, sehingga menganggap pencitraan arsitektur mereka sebatas angin lalu saja.

Dari proses analisa yang sudah dilakukan, hanya pada aspek contextuality saja keduanya bisa diberikan skor lumayan. Sedangkan dari sisi personal ID serta application, kedua kandidat masih jauh di bawah standar. Namun ini bisa jadi disebabkan oleh belum kuatnya budaya ikonisasi arsitektur dalam kehidupan berdemokrasi kita. Pun demikian, kita kembalikan kepada rakyat Indonesia untuk menentukan siapakah di antara Gedung Joang ’45 dan Rumah Polonia yang lebih ampuh menolong para kandidat menuju kursi presiden dan wakil presiden.

Agus Sachari (2007) menjelaskan, peradaban manusia di abad 21 akan memasuki apa yang disebut dengan peradaban visual, masa ketika muatan-muatan yang bersifat imej (visual) akan mendominasi konten yang bersifat verbal atau kata-kata. Karya arsitektur, tentunya, akan mendapat panggung yang lebih luas dalam sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara karena kemampuannya menggerakan sisi emosional dan kejiwaan manusia. Peran arsitektur Indonesia ke depan, dengan segala fungsi barunya, akan menarik untuk diikuti. Adolf Loos, seorang arsitek Austria, pernah mengatakan, “Architecture arouses sentiments in man. The Architect’s task therefore, is to make those sentiments more precise.”

Baca juga: Republik Puing-puing 



comments powered by Disqus
 

Login dahulu