Author
Kota Jakarta (Sumber: Tribun News)

Anies Baswedan

Anies Baswedan dalam acara seminar “Transforming Lives and Human Cities” (Gambar oleh: Jennifer G.)

Anies Rasyid Baswedan adalah Gubernur DKI Jakarta yang terpilih sejak tahun 2017 lalu. Sebelum menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, beliau sempat menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ke-27 pada tahun 2014 hingga tahun 2017.

Sebagai gubernur, beliau sudah menyiapkan rencana strategis periode 2018 hingga 2020. Rencana tersebut terdiri dari tiga poin besar. Poin yang pertama adalah keadilan bagi semua pihak, yang menyangkut kesempatan setara bagi tiap masyarakat. Poin yang kedua adalah orientasi pada warga dan ruang interaksi, yang meliputi ekosistem sosial dan public engagement. Sedangkan poin yang ketiga adalah birokrasi efektif dan penguatan tata kota, yaitu kepercayaan publik serta pembuatan aturan dan solusi yang sifatnya sustainable. Rencana strategis tersebut diharapkan bisa mewujudkan sebuah kota yang bisa dikatakan sebagai well-tempered city. Kota yang well-tempered adalah kota yang mengandung lima parameter yaitu meliputi coherency, yaitu keterpaduan antar kerangka kerja, aspirasi dan keputusan; circularity, yaitu perputaran informasi maupun energy ke semua sektor; resilience yaitu pertahanan kota pada ekonomi, sosial, maupun bencana alam; community yaitu interaksi antar warga; serta compassion yaitu sebuah kota yang welas asih.

Isu Kota Jakarta

Isu Kota Jakarta : Kualitas hidup yang berat dan infrastruktur yang belum merata. Ketimpangan & kesenjangan antar masyarakat masih jelas terlihat (Sumber: Geotimes)

Isu yang sekarang terjadi di Jakarta adalah mengenai kualitas hidup yang cukup berat dan infrastruktur seperti pendidikan, pasokan air, transportasi, dsb yang belum merata. Masih terlihat adanya ketimpangan dan kesenjangan yang belum bisa teratasi. Tercatat dari 10 juta penduduk di Jakarta masih ada sekitar 384.300 orang yang mempunyai penghasilan kurang dari 500 ribu rupiah per bulannya. Sebanyak 49% dari masyarakat Jakarta belum mempunyai rumah sendiri. Akses air bersih secara langsung belum bisa dinikmati oleh semua masyarakat, hanya 57% dari masyarakat yang sudah bisa mengakses air bersih dari pipa. Pendidikan juga belum merata, sebanyak 32% dari masyarakat Jakarta tidak berpartisipasi dalam sekolah atau mendapat pendidikan. Hal ini sangat disayangkan karena pendidikan diibaratkan sebagai eskalator kehidupan dan kemajuan bangsa, eskalator dalam segi sosial maupun ekonomi masyarakat, sehingga pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi masa depan tiap masyarakat.

Selain sebuah tempat tinggal dan sebuah tempat kerja / sekolah, masyarakat juga membutuhkan ruang ketiga. Isu yang sekarang terjadi adalah ruang ketiga yang tersedia bukanlah ruang untuk semua kalangan, karena kemana masyarakat itu pergi akan mencerminkan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat tersebut. Masih terlihat perbedaan yang mencolok antar tempat yang dikunjungi oleh masyarakat kalangan atas dan masyarakat kalangan bawah. Padahal seharusnya ruang ketiga merupakan ruang publik di pusat kota yang dimanfaatkan sebagai ruang interaksi antar masyarakat. Ruang ketiga ini seharusnya memiliki akses yang mudah, sifat yang netral dan menyetarakan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah ingin mewujudkan ruang ketiga yang sifatnya netral dimana semua kalangan bisa mengunjungi dan menikmati area publik tersebut dan bisa berinteraksi satu sama lain.

Beberapa kebijakan yang sudah dibuat beliau pada kota Jakarta diantaranya adalah pelebaran trotoar tempat pedestrian, yang rencananya selain digunakan sebagai area pedestrian juga akan digunakan sebagai kegiatan budaya, sehingga tingkat interaksi antar masyarakat bisa ditingkatkan. Selain itu, sebuah public arts juga dipasang di pusat kota yang tepatnya ada pada Bundaran HI. Sebuah instalasi bambu yang selain bisa menarik interaksi masyarakat, juga menunjukkan kepada kalangan luas tentang ekspresi citra seni Indonesia. Instalasi bambu ini juga dibuat dalam rangka menyambut Asian Games 2018 yang diselenggarakan di Indonesia.

Trotoar Thamrin dan Sudirman

Trotoar area pedestrian di Jalan Thamrin dan Sudirman yang sudah diperlebar hingga 9 meter  (Sumber:  Youtube)

 

Instalasi bambu di bundaran HI

Instalasi bambu di bundaran HI dalam rangka penyambutan event Asian Games 2018 yang menarik interaksi masyarakat dan mengekspresikan citra seni Indonesia. (Sumber: Detik News)

Selain itu juga dibuat pedestrian light controlled crossing atau yang lebih dikenal dengan sebutan pelican crossing. Pelican crossing ini akan menggantikan JPO di Bundaran HI yang telah dirobohkan oleh Pemprov DKI Jakarta, karena jika dilihat dari arah Monas, JPO tersebut menghalangi Patung Selamat Datang. Pelican crossing ini diharapkan bisa membuat masyarakat saling bertoleransi. Para pedestrian baru boleh menyeberang saat lampu pedestrian sudah menyala dan para pengendara mobil atau motor pun harus berhenti saat lampu pedestrian menyala. Namun pelican crossing ini hanya bersifat sementara karena setelah pembangunan stasiun MRT selesai, para pedestrian akan menggunakan underpass di Stasiun MRT Bundaran HI.

Pelican Crossing pengganti JPO di Bundaran HI

Pelican Crossing pengganti JPO di Bundaran HI yang sudah mulai digunakan oleh para pedestrian (Sumber: Gesuri.id)

Tidak hanya mengembangkan tingkat interaksi di kalangan masyarakat, penjelasan mengenai evolusi Jakarta juga dijelaskan melalui perkembangan interaksi antar pemerintah dan masyarakat. Beliau menekankan bahwa di zaman sekarang penataan kota tidak bisa hanya bergantung pada peran pemerintah saja. Peran non-pemerintah atau peran pihak swasta juga merupakan hal yang penting dan akan sangat berpengaruh. Beliau menganalogikan pendekatan yang seharusnya dilakukan sekarang bukanlah pendekatan dengan analogi sarang laba-laba, terpusat pada satu titik yaitu hanya terpusat pada pemerintah, tetapi dilakukan dengan pendekatan bintang laut yaitu desentralisasi dan bergerak bersama.

Di zaman ini, peran masyarakat bagi kota Jakarta perlu dikembangkan. Pada Jakarta 1.0 peran pemerintah sebagai admin, sedangkan masyarakat hanya sebagai penghuni. Pada Jakarta 2.0 peran pemerintah sebagai penyedia jasa, sedangkan masyarakat hanya sebagai konsumen. Pada Jakarta 3.0 peran pemerintah sebagai fasilitator, sedangkan masyarakat hanya sebagai partisipan. Yang ingin diwujudkan sekarang adalah Jakarta 4.0 yaitu peran pemerintah sebagai kolaborator dan peran masyarakat yang berkembang menjadi co-creator. Terdapat empat aspek penting yang mendukung perkembangan interaksi antar pemerintah dan masyarakat yaitu sosialisasi, konsultasi, partisipasi dan kolaborasi. Keempat aspek inilah yang akan mempengaruhi pembangunan dan evolusi dari sebuah kota. Sangat ditekankan mengenai perlunya sebuah kolaborasi antar pemerintah dan masyarakat sehingga akan terwujudnya pengidentifikasian masalah bersama untuk menghasilkan hasil yang setara dan memuaskan semua pihak.



comments powered by Disqus
 

Login dahulu