28 Tahun Setelah Sukardal

Setelah becak dihapus dan motor dilarang, selalu ada cerita-cerita minor yang tersisa lalu tersisih.

Author

“Sukardal, 53, tukang becak mati gantung diri, karena becaknya tanggal 2 Juli 1986 disita petugas Tibum.” Kalimat itu adalah pembuka salah satu Catatan Pinggir (Caping) Goenawan Mohamad (GM) paling populer bertitel “The Death of Sukardal” yang terbit pada 25 Juli 1986 di Majalah Tempo. Caping tersebut bercerita mengenai pengayuh becak bernama Sukardal yang jadi akibat “kecil” dari peraturan penghapusan becak di kota besar.

Dalam Caping tersebut GM mencoba bertanya ulang konsep mengenai apa yang besar dan kecil dalam sebuah kebijakan publik. Ia menggambarkannya dengan menulis, “Apa yang besar sebenarnya? Apa yang kecil? Satu dari 18.000 becak di Kota Bandung adalah soal kecil. Seorang dari sekian ratus ribu orang yang kehilangan mata pencaharian di Indonesia kini adalah soal kecil.”

Sukardal adalah titik terekstrim dari kebijakan publik kala itu. Pengayuh becak itu tinggal nama, namun kebijakan jalan terus. Pada 1988 misalnya, DKI Jakarta mengeluarkan Perda No 11 mengenai Ketertiban Umum. Salah satu poin penting dalam Perda ini adalah pelarangan usaha transportasi becak dan sejenisnya. Pelarangan ini berimbas pada pemberantasan becak yang seringkali dilakukan secara tidak manusiawi.

Harian Kompas pada 4 Oktober 2001 mencatat sebuah kerusuhan ketika dilakukan penertiban becak di daerah Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. “Polisi sempat melepaskan tembakan gas air mata untuk membubarkan massa. Saat itulah massa merusak mobil operasional tersebut,” tulis Kompas mengenai massa yang merusak tiga mobil tramtib karena penertiban becak.

Mungkin ada banyak “Sukardal” dalam peristiwa-peristiwa semacam itu. Yang menjadi catatan minor dari sesuatu yang besar. Sayangnya catatan-catatan personal semacam Sukardal jarang menjadi sebuah rujukan dalam kebijakan publik. Pertanyaannya, apakah catatan personal semacam ini menjadi penting untuk sebuah kebijakan yang sifatnya makro?

Mengenai hal itu, saya ingin mengutip apa yang ditulis Luthfi Assyaukanie dalam pengantar buku “Pergulatan Iman”. Secara konteks tentu sedikit berbeda, tulisan Assyaukanie beranjak pada pertanyaan apakah pengalaman subjektif nan personal dapat menjadi sebuah argumen empiris, dalam hal ini, tentang keberadaan Tuhan.

Assyaukanie menulis bahwa pendekatan subjektif tak banyak dilirik oleh para filsuf karena argumen semacam itu lebih banyak ditemui di kalangan awam. Ia menegaskan dengan mengatakan, “Pengalaman subjektif adalah sesuatu yang tak bisa diverifikasi dan karenanya tak bisa dijadikan landasan untuk membangun sebuah pengetahuan yang objektif.” Mengutip William James, Assyaukanie menambahkan, “James menganggap bahwa pengalaman keagamaan adalah sesuatu yang orisinil, sesuatu yang alamiah, yang tumbuh dalam diri manusia.”

Ada dua kata kunci penting dalam pernyataan tersebut yakni “tumbuh dalam diri manusia” dan “pengetahuan yang objektif”. Artinya pengalaman subjektif sebenarnya sangat genuine namun ia (dirasa) tak objektif.

Pengalaman yang genuine tentu penting dalam konteks kebijakan publik. Pengalaman pengguna (user experience) misalnya kini banyak digunakan sebagai tahapan penting dalam sebuah perancangan, karena bagaimanapun manusia adalah ujung kebijakannya. Tapi, lebih dari itu ia juga harus bisa objektif, terukur dengan pasti, bukan sekadar menjadi cerita sedih di pinggiran majalah mingguan.

Lantas apakah kita sudah belajar dari Sukardal? Mungkin kebijakan pelarangan motor yang Ahok lakukan bisa jadi satu ilustrasi penting.

Setelah melakukan uji coba jalan bebas motor di Thamrin hingga Medan Merdeka Barat, Ahok hendak memperluas daerah bebas motor di seluruh jalan protokol ibukota. Ia menyatakan akan memperpanjang jalan bebas motor sampai ke Jalan Sudirman, Jakarta Selatan. “Saya sih inginnya seluruh jalan protokol bebas dari motor,” tegas Ahok seperti dimuat CNN Indonesia.

Menarik juga menyimak pernyataan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Benjamin Bukit mengenai aturan pelarangan motor melintas di Thamrin-Medan Merdeka Barat. “Lalu lintas semakin lancar. Orang merasa tidak ada hambatan dari sepeda motor di kiri kanan,” katanya yang juga ditulis oleh CNN Indonesia.

Pernyataan tersebut beranjak dari sebuah pengalaman personal, subjektif. “Tidak ada hambatan dari sepeda motor di kiri kanan” adalah sebuah pengalaman subjektif, ia misalnya tidak menyebut statistik kemacetan yang menurun atau kenaikan jumlah pengguna transportasi publik pasca kebijakan itu diterapkan. Pengalaman subjektif Benjamin juga terbaca bias, karena tak ada sepeda motor di kiri kanan tentu merujuk pada kendaraan roda empat. 

Sudah bisa ditebak kebijakan ini kemudian memunculkan kritikan. Satu kritikan keras misalnya datang dari Romo Magnis. Ia menulis kritik pedas pada saat keputusan ini masih jadi rencana kebijakan, melalui surat pembaca Kompas pada 14 April 2014.

“Rencana Pemprov DKI Jakarta melarang sepeda motor melintas di Jalan Thamrin-Sudirman, Jakarta, memperlihatkan feodalisme pejabat Pemprov DKI… Yang dikorbankan adalah rakyat kecil. Jika mau dilarang, seharusnya melarang yang membuat kemacetan, yaitu mobil pribadi, agar beralih memakai sepeda motor, taksi, atau angkutan umum,” tulis Romo Magnis.

Kritik Romo Magnis tak hanya ia layangkan sekali. Jauh sebelum itu, pada medio 2007 ia pernah mengkritik wacana pelarangan motor melintas di jalan protokol DKI Jakarta. Menariknya pada kritiknya ini ia menggunakan kacamata personal. Ia menawarkan sebuah pertanyaan penting mengenai esensi sepeda motor bagi masyarakat Jakarta.

“Sepeda motor bagi mereka membuka jendela sebuah kebebasan baru: Bebas dari keharusan berada selama 4 jam per hari dalam bus-bus dan angkot yang jorok dan tidak aman,” tulisnya.

Saya tak berdiri pada dikotomi setuju atau tidak pada kebijakan yang dilontarkan Ahok. Yang jadi perhatian bagi saya justru respons-respons yang muncul.

Respons pada kebijakan pelarangan motor kerap melupakan hal-hal personal dan subjektif semacam itu. Mungkin perspektif semacam itu memang dirasa kurang objektif. Tapi, perlu diingat bahwa pada kacamata subjektif akan terbentuk rasa kepemilikan pada sebuah peraturan.

Sayangnya kacamata semacam itu selama ini hanya berdiri sebagai sebuah kritik pinggiran. Tak ada sebuah jembatan yang berhasil dibangun antara pengalaman subjektif yang kebanyakan bersifat antropologis dan kebijakan publik yang hendak dibuat.

Kita membutuhkan policy entrepreneur yang memiliki perspektif bahwa pengalaman subjektif, personal, dan mikro juga penting untuk diwadahi. Para policy entrepreneur yang berperan sebagai jembatan antara yang makro dan personal agar sebuah kebijakan dapat berjalan.

Kini, 28 tahun setelah Sukardal muncul sebagai yang tersisih dari kebijakan publik, masihkah kita akan “melestarikannya” hanya jadi Caping-Caping berikutnya? Rasanya ia harus ditarik ke pusaran kebijakan. Bukan sekadar oleh opini di harian atau majalah mingguan. Cerita personal Sukardal tak selayaknya jadi akibat sebuah kebijakan publik, ia harus jadi sebab atas sebuah kebijakan yang berpihak.

Atau mungkin kita memang senang dengan drama cerita subjektif macam Sukardal. Lantas lupa bahwa pada kerja-kerja keseharian birokrasi-lah nasib Sukardal ditentukan, bukan oleh sebuah tulisan di pinggiran majalah mingguan.

 



comments powered by Disqus
 

Login dahulu